.jpeg)
.webp)
Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rincian Prioritas Penggunaan Dàna Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151), Desa berkewajiban menganggarkan kegiatan yang menjadi Prioritas penggunaan Dana Desa, dan menginformasikannya kepada masyarakat desa.
Pemasangan baliho prioritas penggunaan dana desa memiliki beberapa manfaat penting, baik dari sisi transparansi maupun partisipasi masyarakat. Berikut penjelasannya:
1. Meningkatkan Transparansi
Baliho yang memuat rincian prioritas penggunaan Dana Desa (misalnya untuk BLT, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, atau pemberdayaan masyarakat) membantu warga mengetahui:
-
Total anggaran yang diterima desa
-
Program prioritas yang didanai
-
Perkiraan waktu pelaksanaan
Ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Mencegah Penyalahgunaan Anggaran
Dengan informasi yang dipublikasikan secara terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program. Transparansi ini dapat:
-
Mengurangi potensi korupsi
-
Mencegah mark-up anggaran
-
Menghindari proyek fiktif
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Warga menjadi lebih paham program desa sehingga:
-
Bisa memberikan masukan
-
Ikut serta dalam kegiatan pembangunan
-
Mendukung program yang telah direncanakan
4. Media Edukasi Publik
Baliho menjadi sarana edukasi tentang:
-
Prioritas nasional (misalnya pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan)
-
Kebijakan terbaru terkait Dana Desa
5. Meningkatkan Kepercayaan kepada Pemerintah Desa
Keterbukaan informasi membangun rasa percaya masyarakat kepada pemerintah desa karena pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
.webp)